Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) akan
melayangkan surat resmi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) terkait kasus manipulasi sejarah turunnya KH Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) dari kursi kepresidenan RI dalam materi pelajaran
sejarah di sekolah.
PP IPPNU mendesak kementerian terkait untuk meninjau ulang buku sejarah dan soal-soal yang terkait dengan peristiwa penjatuhan Gus Dur.
Hal ini diutarakan oleh Farida Farichah, Ketua Umum PP IPPNU kepada NU Online di Kantor PP IPPNU, Kantor PBNU, Rabu (12/12) malam. Ditemani Alfina Rahil Shidiqi, salah satu pengurus PP IPPNU, Farida yang tengah menata ruang kerjanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus tersebut.
“Kita tengah mempersiapkan surat berikut lampirannya yang akan ditujukan ke kementerian yang berwenang,” kata Farida, Rabu (12/12) malam.
Menurut Farida, KH. Abdurrahman Wahid, Presiden Keempat RI tidak terbukti secara hukum tersangkut dengan kasus bologgate dan bruneigate. Dua skandal yang dianggap sebagai penyebab pemakzulan Gus Dur, adalah isu yang dihembuskan oleh lawan politik Gus Dur.
Dua skandal itu lebih bersifat politis. Keduanya menjadi populer di media massa karena lawan politik Gus Dur memainkan media pada saat itu. Sementara, masyarakat kini semakin cerdas. Mereka, tambah Farida, dapat membedakan fakta hukum dari isu politik.
Selain tersebut di dalam soal, kasus pelecehan Gus Dur dengan asumsi keterlibatannya dengan dua skandal tersebut, sudah masuk dalam materi pelajaran sejarah sebagai bahan ajar di sekolah. Soal dan bahan ajar seperti akan meracuni pengetahuan pelajar Indonesia sebagai generasi penerus, imbuhnya.
Untuk kasus pelecehan itu, Farida menilai keteledoran kementerian terkait dan dunia pendidikan secara umum dalam membuat bahan ajar Sejarah. Mereka, ungkap Farida, semestinya mengkaji secara cermat peristiwa tersebut sebelum dijadikan bahan ajar.
“Terutama dalam hal sejarah, persiapan bahan ajarnya, membutuhkan keseriusan yang cukup. Disiplin sejarah memiliki metode tersendiri seperti mengkritisi sumber data yang ada sebelum menyimpulkan sebuah peristiwa,” tandas Farida.
PP IPPNU mendesak kementerian terkait untuk meninjau ulang buku sejarah dan soal-soal yang terkait dengan peristiwa penjatuhan Gus Dur.
Hal ini diutarakan oleh Farida Farichah, Ketua Umum PP IPPNU kepada NU Online di Kantor PP IPPNU, Kantor PBNU, Rabu (12/12) malam. Ditemani Alfina Rahil Shidiqi, salah satu pengurus PP IPPNU, Farida yang tengah menata ruang kerjanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus tersebut.
“Kita tengah mempersiapkan surat berikut lampirannya yang akan ditujukan ke kementerian yang berwenang,” kata Farida, Rabu (12/12) malam.
Menurut Farida, KH. Abdurrahman Wahid, Presiden Keempat RI tidak terbukti secara hukum tersangkut dengan kasus bologgate dan bruneigate. Dua skandal yang dianggap sebagai penyebab pemakzulan Gus Dur, adalah isu yang dihembuskan oleh lawan politik Gus Dur.
Dua skandal itu lebih bersifat politis. Keduanya menjadi populer di media massa karena lawan politik Gus Dur memainkan media pada saat itu. Sementara, masyarakat kini semakin cerdas. Mereka, tambah Farida, dapat membedakan fakta hukum dari isu politik.
Selain tersebut di dalam soal, kasus pelecehan Gus Dur dengan asumsi keterlibatannya dengan dua skandal tersebut, sudah masuk dalam materi pelajaran sejarah sebagai bahan ajar di sekolah. Soal dan bahan ajar seperti akan meracuni pengetahuan pelajar Indonesia sebagai generasi penerus, imbuhnya.
Untuk kasus pelecehan itu, Farida menilai keteledoran kementerian terkait dan dunia pendidikan secara umum dalam membuat bahan ajar Sejarah. Mereka, ungkap Farida, semestinya mengkaji secara cermat peristiwa tersebut sebelum dijadikan bahan ajar.
“Terutama dalam hal sejarah, persiapan bahan ajarnya, membutuhkan keseriusan yang cukup. Disiplin sejarah memiliki metode tersendiri seperti mengkritisi sumber data yang ada sebelum menyimpulkan sebuah peristiwa,” tandas Farida.
0 komentar:
Posting Komentar